oleh

Kades Bobang pastikan pengisian perangkat desa diwilayahnya aman

KEDIRI (KD) – Maraknya pemberitaan dugaan kecurangan pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri bukan terjadi kali ini saja. Ujian pengisian perangkat desa serupa pernah terjadi di Tahun 2021 dan terpaksa pelaksanaannya diulang kembali. Pro dan Kontra yang berkembang di masyarakat harus secepatnya ditindak lanjuti agar terang benderang.

Pada Rabu (10/01/24) Tim Media mendatangi Kantor Balai Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri guna mengklarifikasi dengan Kepala Desa dan Panitia Desa Bobang. Berdasarkan keterangan dan Statement Yatiran Kepala Desa Bobang pelaksanaan ujian perangkat desa sampai dengan ujian selesai tetap kondusif dan semua pihak bisa menerima hasilnya.

“Saya pastikan semua pihak termasuk peserta ujian dapat menerima hasilnya, dari ketiga formasi yang yang telah ditetapkan sebagai calon perangkat desa tinggal menunggu pelantikan.” Jelas Yatiran.

Dugaan adanya kecurangan jual beli jabatan dan atau penunjukan calon sebelum ujian dilaksanakan pun ditanyakan Tim Media kepada Bambang. Pasalnya dari beberapa kasus yang pernah ada, ujian perangkat desa hanya sebagai formalitas belaka, calonnya sudah ada sebelum ujian dilaksanakan. Salah satu penyebab kecurangan tersebut salah satunya adalah kerabat, kedekatan birokrasi , unsur balas jasa, dan juga jual beli jabatan. Dalam hal ini Kades Yatiran kembali mempertegas berita tersebut hanya rumor saja, dan memastikan kembali ujian diwilayahnya berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Semua proses dan pelaksanaan melalui panitia desa yang kami bentuk, semua sudah diserahkan kepada panitia. Ujiannya pun juga dilaksanakan secara massal dan saya kira semua berjalan lancar, meskipun pelaksanaan sempat ditunda.” Tambah Yatiran.

Tim Media kembali menanyakan kepada Bambang mengenai berapa nominal anggaran yang dialokasikan untuk pengisian perangkat Desa Bobang, serta sumber anggaran tersebut.

“Biayanya bersumber dari PAD yang diambil dari sewa bengkok perangkat yang kosong selama 2 tahun terakhir, karena kami memang sudah mempersiapkan anggaran tersebut untuk pelaksanaanya dari beberapa tahun terakhir. Untuk nomialnya sebesar 40 Juta.” Tambah Kades

Disinggung mengenai pelaksanaaan secara massal di Convention Hall SLG, Yatiran tidak begitu paham dikarenakan ranah dari panitia desa yang berwenang. Akan tetapi dari hasil pertemuan bersama dengan PKD Kabupaten Kediri pelaksanaan disepakati akan dilaksanakan bersama di SLG. Dikarenakan dalam pelaksanaan ujian pemerintah desa secara mandiri atau biaya sendiri seharusnya desa bisa memilih dan melaksanakan secara mandiri, baik ditingkat desa atau digabung dikecamatan sehingga lebih transparan. Tim juga menanyakan siapa yang mengarahkan dan memutuskan pelaksanaan dilakukan secara massal. Darimana Kades juga bisa menjalin kerjasama dengan pihak UNISMA selaku LPPM atau Tim Penguji.

“Semua atas arahan dan kesepakatan kepala Desa bersama PKD Kabupaten, jadi PKD Kabupaten yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, penentuan lokasi kegiatan, mekanisme ujian. Kami hanya mengikuti saja.” Jelasnya singkat

Atas pelaksanaan ujian perangkat desa yang digelar di SLG menjadi sorotan, diduga panitia pelaksana tidak professional, padahal semua sudah dibiayai akan tetapi bisa dikatakan sejumlah perangkat mangkrak tidak bisa digunakan dengan alasan error. Hal tersebut tidak bisa diterima begitu saja, hal ini dirasa janggal, selain overload peserta, diduga juga tidak transparan. Pasalnya peserta tidak bisa melihat hasil ujian secara langsung melalui slide sehingga bersifat privasi. Peserta hanya dapat melihat hasil ujian pada layar monitornya sendiri tanpa ada pembanding dengan peserta yang lain. Beberapa Kades dan panitia desa juga tidak mengetahui siapa penanggung jawab pelaksanaan ujian saat itu. [Yud]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *