oleh

Pemilihan presiden dan keamanan dalam negeri Indonesia

Kalau posisi Prabowo tidak jelas dalam hal supremasi sipil, posisi kedua lawannya tidak lebih baik.

Opini oleh Zachary Abuza

(KD) – Pada akhir November, Dewan Perwakilan Rakyat secara kontroversial menyetujui pengangkatan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia yang baru.

Persetujuan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Presiden Joko Widodo, yang menunjuk Agus, sedang berupaya memperpanjang pengaruhnya melampaui dua periode yang dibatasi undang-undang.

Promosi Jenderal Agus Subiyanto ke puncak posisi militer, setelah bekerja sebagai Kepala Staf Angkatan Darat selama kurang dari sebulan, adalah juga pengingat bahwa keamanan dalam negeri dan peran militer saling berkaitan sebagai masalah elektoral dengan dampak penting bagi demokrasi di Indonesia.

Dalam masalah ini, ada perbedaan cukup nyata di antara kandidat presiden Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo.

89cdc727-3404-41a8-a536-717a5d420526.jpeg
Jenderal Maruli Simanjuntak dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 29 November 2023, menggantikan Jenderal Agus Subiyanto yang dipromosikan menjadi Panglima TNI. [Achmad Ibrahim/AP]

Dalam sembilan tahun setelah Jokowi menjabat sebagai presiden, TNI telah meraih kembali kewenangan signifikan yang terlepas dari mereka sejak demokrasi lahir di Indonesia, yang dimulai dengan kejatuhan Presiden Suharto pada Mei 1998.

Menteri pertahanan pada kabinet Jokowi yang pertama, Ryamizard Ryacudu, membuat garis besar doktrin keamanan nasional, yang disebut Bela Negara, yang mengelompokkan separatisme, narkotika ilegal, komunisme, dan hak LGBTQ sebagai ancaman keamanan nasional terbesar bagi republik. Ryacudu mengembalikan lagi banyak milisia sipil dan melibatkan militer dalam keamanan pangan dan beragam fungsi sipil.

Pada 2018, setelah serangan teroris di Surabaya, DPR mempercepat pengesahan RUU antiterorisme yang kontroversial yang membenarkan penahanan preemtif dan mengembalikan kewenangan pemberantasan terorisme kepada militer; yang sebelumnya merupakan kewenangan tunggal polisi sejak 1999.

Setelah pemlihan umum 2019, Jokowi menawarkan posisi menteri pertahanan kepada Prabowo, yang telah dilarang masuk ke Amerika Serikat akibat tuduhan kuat pelanggaran hak asasi manusia ketika dia bertugas sebagai komandan Kopassus di Timor Leste, dan ketika memicu kerusuhan di Jakarta pada 1998.

Meski Prabowo telah berupaya banyak untuk memodernisasi militer Indonesia, dia tidak pernah menghapus kebijakan Bela Negara milik pendahulunya.

5c988fd3-2171-4172-9f8a-3229f1338f82.jpeg
Mahasiswa membakar foto Presiden Suharto dalam demonstrasi di Jakarta, 21 Mei 1999. [Jonathan Perugia, AP file photo]

Di bawah Jokowi, pihak militer terang-terangan telah berupaya merebut kembali kewenangan sipil yang dilepaskan dari mereka pada 2004 (UU No 34). Pada Mei 2023, TNI mengusulkan pembentukan kembali komando teritorial di seluruh 38 provinsi; sebuah gagasan yang didukung Prabowo, tetapi mengundang kritik dari aktivis demokrasi dan hak asasi manusia.

Pada 2 Oktober 2023, sebuah undang-undang pegawai negeri sipil yang baru telah disahkan (UU No 20), yang menghidupkan kembali beberapa butir dwifungsi TNI. Pasal 19 pada UU itu, sebagai contoh, membenarkan anggota aktif militer dan polisi untuk pada saat bersamaan mengisi posisi administratif sipil.

Pada Oktober 2021, menteri pertahanan Prabowo menghadiri peresmian Komando Cadangan (KOMCAD) bersama Jokowi. Pada upacara ini, 3000 warga sipil bergabung ke komando cadangan, yang diharapkan berjumlah total 25 ribu anggota, yang mendapat dukungan kuat Prabowo.

Posisi tidak jelas di antara kandidat

Kalau posisi Prabowo tidak jelas dalam hal supremasi sipil, posisi kedua lawannya tidak lebih baik. Baik Ganjar maupun Anies memang telah mengkritik catatan hak asasi manusia Prabowo, tetapi mereka masih sedikit mengungkapkan pandangan mereka soal hubungan sipil-militer, reformasi dan akuntabilitas sektor keamanan.

Mungkin perbedaan di antara mereka jelas terlihat dalam masalah Papua, daerah yang didera pemberontakan yang mengalami peningkatan kekerasan sejak 2021.

Pemerintah dan aparat keamanan telah bersikap keras dan tidak membuka jalan damai sebagaimana yang dilakukan terhadap Gerakan Aceh Merdeka pada 2005.

Pada April 2021, pemerintah secara resmi melabeli Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai organisasi teroris setelah kelompok itu membunuh Kepala Badan Intelijen Negara di Papua. Pada Juni 2022, Jakarta mendirikan tiga provinsi baru di Papua dalam upaya konsolidasi kendali administrasi lebih jauh.

Langkah ini membuat TPNPB secara sistematis lebih menyasar aparat keamanan dan sektor pertambangan Indonesia. Pada Oktober, militan TPNPB menewaskan 13 warga sipil non-Papua di sebuah tambang emas. Pada 25 November, mereka juga menewaskan empat petugas polisi. TPNPB juga masih menyandera pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru sejak 7 Februari 2023.

Aparat keamanan merespon peningkatan kegiatan pemberontakan ini dengan perang kotor mereka sendiri, yang mencakup penargetan populasi warga sipil secara sengaja dan penghancuran sekolah dan gereja. Aparat keamanan dituduh memutilasi jasad lima anggota TPNPB yang terbunuh dalam serangan. Mereka juga dituduh membunuh terduga pemberontak dalam tawanan.

e65bcfa4-7dcd-42be-a22e-80d45bf8ab31.jpeg
Tiga kandidat presiden – Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan – berpose setelah debat perdana di Jakarta, 12 Desember 2023. [Yasuyoshi Chiba/AFP]

Tetapi dengan semua latar belakang ini, pada debat perdana calon presiden 12 Desember, Prabowo dengan cepat mengulang lagu lama ketika membahas Papua: “Kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah.”

Melabeli TPNPB sebagai “teroris”, Prabowo menyalahkan “geopolitik, ideologi” atas berlangsungnya pemberontakan, alih-alih penggunaan kekuatan yang berlebihan atau impunitas, menurut South China Morning Post.

Tanpa menyodorkan bukti, Prabowo mengatakan “kita melihat ada campur tangan asing di situ.”

Anies tidak setuju, dan berargumen “masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua.”

Jika terpilih sebagai presiden, Prabowo, yang saat ini merupakan kandidat terkuat, kemungkinan besar akan mempertahankan kebijakan saat ini dan memberikan sumber daya dan dukungan politik kepada aparat keamanan untuk menghabisi pemberontak di Papua.

Tetapi baik Ganjar maupun Anies juga tidak secara jelas merinci pentingnya proses perdamaian atau solusi politik untuk menyelesaikan konflik itu.

Ketika berkampanye ke Papua bulan lalu, Ganjar sedikit menyinggung masalah separatisme atau anti-pemberontakan. Dia hanya berbicara perlunya perbaikan pemerintahan lokal, peningkatan pembangunan ekonomi dan peluang pendidikan.

Di samping situasi hak asasi manusia, konflik di Papua juga punya dampak penting yang melampaui daerah yang bergejolak itu. Sebuah panitia khusus DPR tengah menyelidiki keterlibatan BIN dalam impor ilegal mortar dari Serbia untuk digunakan di Papua.

Sementara itu, pemerintah masih menutup akses liputan bagi media internasional dan masih secara rutin membatasi akses internet.

Mengingat tingginya raihan angka Prabowo di survei – saat ini hampir 38 persen – relasi sipil-militer dan akuntabilitas aparat keamanan menjadi lebih penting daripada pemilihan presiden sebelumnya. [J2/Red]

Zachary Abuza adalah profesor di National War College di Washington dan asisten di Universitas Georgetown. Opini yang dikemukakan di sini adalah pendapatnya sendiri dan tidak mencerminkan posisi Departemen Pertahanan AS, National War College, Universitas Georgetown, atau BenarNews.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *