oleh

Sebut hindari konflik kepentingan, cawapres Mahfud MD akan mundur dari jabatan menteri

[ KD ) – Calon wakil presiden Mohammad Mahfud MD pada Rabu menyatakan akan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari kabinet Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk menghindari konflik kepentingan dalam kontestasi pemilu pada 14 Februari.

“Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima oleh Presiden…Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu,” ujar Mahfud di Lampung Tengah, Rabu (31/1).

“Semoga pengunduran diri ini bisa menjadi jaminan moral dan intelektual agar Pilpres berjalan adil dan jujur. Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik,” tambah Mahmud, seperti dikutip media.

Mahfud, yang mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyiarkan pernyataan ini pada beberapa platform media sosialnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu sebelumnya pernah menyatakan akan mundur dari jabatan menteri pekan lalu dalam sebuah acara kampanyenya.

Saat itu, dia menjawab seorang peserta yang menanyakan respons atas pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang memintanya mundur dari jabatan dengan alasan menjaga pemilu berlangsung jujur dan adil, serta menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menjawab: “Pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik.”

Dikutip dari CNBC Indonesia, Mahfud saat itu mengatakan berupaya memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Mahfud ingin memberikan surat pengunduran diri langsung pada Presiden Jokowi untuk menjaga tata krama.

Dia mengaku diangkat menjadi menteri koordinator politik, hukum dan keamanan (menkopolhukam) dengan penuh kehormatan dan sudah menjalani tugas dengan baik dan berhati-hati selama empat setengah tahun.

“Karena diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati maka saya akan pamit baik-baik dan akan sampaikan surat ini,” ujar dia.

Selain Mahfud MD, anggota kabinet Jokowi yang juga ikut dalam Pemilu 2024 adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ikut berlaga sebagai calon presiden yang didampingi Gibran Rakabuming Raka, putra tertua Presiden Jokowi, sebagai calon wakil presiden. Hingga saat ini Prabowo tidak menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan menteri.

 

Mantan presiden Indonesia dan pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri (kiri) berfoto bersama mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah) dan Mahfud MD (kanan), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, setelah keduanya diumumkan sebagai kandidat presiden dan wakil presiden dari PDIP di Jakarta pada 18 Oktober 2023. [Bay Ismoyo/AFP]
Mantan presiden Indonesia dan pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri (kiri) berfoto bersama mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah) dan Mahfud MD (kanan), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, setelah keduanya diumumkan sebagai kandidat presiden dan wakil presiden dari PDIP di Jakarta pada 18 Oktober 2023. [Bay Ismoyo/AFP]

Hak politik

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi sangat menghargai hak dan pilihan politik Mahfud untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Namun Ari belum bisa memastikan jadwal pertemuan Jokowi dan Mahfud karena hingga saat ini keduanya masih di luar Jakarta.

“Presiden tentu menghormati keinginan dari Pak Mahfud untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri tersebut,” ujar dia.

Sejauh ini belum ada calon untuk menggantikan Mahfud, namun penyelenggaraan pemerintahan termasuk bidang politik, hukum dan keamanan harus tetap berjalan, sedangkan soal penggantian adalah wewenang Presiden, kata Ari.

Menurut dia, pengunduran diri Mahfud tidak akan mempengaruhi penyelenggaraan pemilu yang sudah mendekati titik puncak.

Ari mengatakan pemilu di Indonesia sudah teruji keandalannya melalui institusi-institusi penyelenggara dan institusi pemerintahan yang selama ini berjalan dengan baik.

“Saya kita tetap berharap tidak ada masalah terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi kemenko polhukam tetap berjalan dengan baik,” ujar dia.

“Jokowi tidak netral dan merusak demokrasi”

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Haris Pertama, mengatakan alasan Mahfud mundur karena Presiden Jokowi semakin tidak netral dan berpihak dalam pemilihan presiden.

“Baru kali ini sejarah Presiden yang terus terang menyatakan diri memihak kepada salah satu calon, apa lagi salah satu calon itu ada anaknya. Ini kan gak bener,” ujar Haris saat dihubungi BenarNews.

Minggu lalu Jokowi mengatakan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara seperti diatur dalam undang-undang.

Haris mempertanyakan kalau memang pasangan Prabowo-Gibran kuat dan disenangi rakyat dukungan dari pihak Jokowi tidak akan diperlukan.

“Tanpa dukungan Presiden harusnya kan bisa menang. Dulu Jokowi bisa menang juga tanpa dukungan Presiden SBY,” katanya.

Haris menambahkan Mahfud ingin menunjukkan keteladanan sebagai sosok negarawan yang baik dengan mundur sebagai Menkopolhukam.

“Jadi dari awal Pak Mahfud memang sudah ada niat mundur,” ucapnya.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai Mahfud tidak nyaman berada di kabinet Jokowi.

“Mahfud sebagai Menkopolhukam mengkritisi tentang penegakan hukum dan demokrasi hingga pemberantasan korupsi, di Indonesia, ini seperti mengkritik diri sendiri. Maka pilihannya harus mundur,” ujar dia kepada BenarNews.

Ujang menilai pengunduran diri Mahfud sebenarnya terlambat, seharusnya dilakukan begitu ditetapkan sebagai calon wakil presiden oleh PDIP.

Petisi Bulaksumur

Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni mengeluarkan “Petisi Bulaksumur” mengacu pada nama lokasi perguruan tinggi itu di Yogyakarta, untuk mengingatkan berbagai penyimpangan penyelenggaraan negara saat ini.

Mereka menyesalkan penyimpangan prinsip-prinsip demokrasi dan kerakyatan ini terjadi saat justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM.

UGM sendiri adalah kampus Presiden Jokowi saat dia menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana kehutanan.

Guru besar psikologi, Koentjoro, yang membacakan pernyataan sikap mengatakan Presiden Jokowi melakukan penyimpangan dan tidak peduli terhadap demokrasi.

Penyimpangan tersebut seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan hingga pernyataan kontradiktif dan pembenaran presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik.

“Presiden Jokowi sebagai alumni UGM semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi,” ujar dia.

Pizaro Gozali Idrus berkontribusi pada artikel ini.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *