oleh

Diminta Bayar Semester, Orang Tua Siswa MA Muhammadiyah Tempurrejo Ngawi Keluhkan Nominal yang Dipatok

NGAWI ( KD ) – Sejumlah orang tua wali siswa Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah Tempurrejo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi mengeluh karena dimintai biaya Pembayaran Assesmen Madrasah dengan jumlah nominal yang ditentukan pihak sekolah.

Menurut informasi yang dihimpun, besaran tambahan biaya sekolah tersebut dipatok berkisar antara Rp.750 ribu sampai dengan Rp.1 juta dengan beberapa rincian penggunaan anggarannya.

“Anak saya sekolah di MA itu mas, kami orang tua wali sejumlah dana untuk biaya semester bahasanya. Ini anak saya masih sekolah MA, kok harus bayar biaya semester, kaya kuliah aja ada biaya semesternya,” kata salah seorang wali murid MA Muhammadiyah Tempurrejo yang enggan disebut namanya.

Sementara itu, Puji Purwati PLT Kepala Sekolah MA Muhammadiyah Tempurrejo membenarkan adanya pungutan yang dilakukan oleh Dewan Guru sekolah tersebut. Puji mengatakan jika hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional sekolah.

“Benar sekolah kami memang mengadakan penarikan biaya kepada wali murid. Alasannya karena bantuan operasional tidak mencukupi untuk kebutuhan sekolah,” katanya saat ditemui di ruangannya, Rabu (21/2/2024).

Masih menurut Puji, dirinya hanya meneruskan kebijakan itu dari kepala sekolah sebelumnya. Menurutnya, praktik tersebut sudah turun termurun dan Puji pun mengaku tidak mengetahui dasar hukum untuk meminta biaya tambahan kepada wali murid itu.

“Saya baru jadi PLT bulan ini, tapi biaya tambahan itu sudah terjadi sejak dulu. Kalau dasarnya apa saya tidak tau. Saya taunya itu sudah ada ada keaepakatan dari wali murid,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pendidikan Madrasah Pujianto mengatakan, lembaga sekolah swasta diperbolehkan untuk meminta sumbangan kepada wali murid dengan syarat harus melalui komite. Untuk tarikan dananya pun juga harus berbentuk sumbangan suka rela dan tidak dipatok untuk besarannya.

“Menurut Peraturan Menteri Agama No.16 Tahun 2020 tentang komite sekolah disitu menjelaskan, sekolah swasta diberikan kewenangan melalui komite sekolah untuk meminta sumbangan, itupun nominal dan jangka waktunya tidak ditentukan. Artinya secara swadaya, dan jika ada yang tidak mampu maka tidak diwajibkan,” paparnya.

Pujianto juga tidak membenarkan jika ada sekolah negeri maupun swasta yang secara sepihak dan serampangan meminta biaya tambahan kepada wali murid tanpa melalui komite sekolah. Apalagi sampai menahan ijazah alumni yang belum membayar sejumlah persyaratan yang ditentukan sekolah.

“Jika ada yang tidak melalui komite sekolah lantas menarik dan mematok sejumlah nomilal kepada wali murid itu tidak dibenarkan,” jelasnya.

Sementara tentang pungutan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, ataupun walinya juga tertuang dalam Permendikbud No.75 Tahun 2016. Pasal 12 menyebutkan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh komite sekolah. Pada ayat B Pasal 12 itu menyebutkan, komite sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua atau walinya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *