SIDOARJO | KD – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sosial. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial senilai Rp3.016.350.000 kepada masyarakat Sidoarjo, Rabu (18/2/2026), bertempat di Pendopo Delta Wibawa.
Bantuan tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain Dinas Sosial Jatim sebesar Rp1,858 miliar, kontribusi BUMD Rp25 juta, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Rp1,132 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah program, mulai dari PKH Plus bagi 533 keluarga, bantuan lansia dan disabilitas, hingga dukungan kewirausahaan inklusif bagi perempuan kepala keluarga.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa penyaluran bansos di seluruh Jawa Timur ditargetkan rampung sebelum 1 Maret 2026. Hal ini dimaksudkan sebagai bantalan sosial dan ekonomi menjelang Ramadan. “Harapannya, menjelang Ramadan masyarakat lebih tenang. Bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga,” ujar Khofifah.
Ia juga menyoroti program zakat produktif yang diarahkan bagi pelaku usaha ultra mikro agar mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan ekstrem.
Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Jatim. Ia menegaskan bahwa distribusi bansos di wilayahnya akan dikawal ketat agar tepat sasaran. “Tidak ada pengurangan alokasi. Semua bantuan disalurkan sesuai data dan peruntukan. Kami pastikan distribusinya amanah,” tegas Subandi.
Menurutnya, bansos ini menjadi wujud gotong royong antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi. Ia menambahkan, bantuan kursi roda dan program bedah rumah yang telah disalurkan sebelumnya semakin memperkuat optimisme penurunan angka kemiskinan di Sidoarjo.
Subandi berharap sinergi antara Pemprov Jatim dan Pemkab Sidoarjo terus berlanjut, termasuk melalui peran pilar sosial seperti TKSK, Tagana, dan pendamping PKH. Dengan demikian, seluruh bantuan benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. [SWD]
Komentar