JAKARTA | KD — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan penting yang mengakhiri kemelut kepengurusan di tubuh Ormas Laskar Merah Putih (LMP). Melalui amar putusannya dalam perkara nomor 215/G/2026/PTUN.JKT, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Fanni Aminadia terhadap Menteri Hukum Republik Indonesia.
Dalam persidangan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum Nomor AHU-0000054.AH.01.08.TAHUN 2025 yang diterbitkan pada 14 Januari 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih. SK inilah yang selama ini menjadi sumber sengketa dan memicu dualisme kepengurusan di internal organisasi.
Selain membatalkan SK tersebut, pengadilan mewajibkan pihak tergugat untuk mencabut keputusan administratif yang lama. Tidak hanya itu, majelis hakim juga memerintahkan Menteri Hukum untuk menerbitkan SK kepengurusan LMP yang baru. SK pengganti ini wajib merujuk pada Akta Pernyataan Kesepakatan dan Penetapan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Nomor 05 tanggal 10 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Neneng Yuhelmi Zajjah, S.H., M.H., M.Kn., serta membebankan seluruh biaya perkara kepada pihak tergugat.
Putusan ini sekaligus memperkokoh kedudukan hukum Plt. Ketua Umum Fanni Aminadia bersama Sekretaris Jenderal Hendrikus A. Widodo beserta jajaran Dewan Pendiri dalam menahkodai organisasi secara sah dan berdaulat.
Menanggapi putusan hukum yang memenangkan pihak pendiri, Ketua LMP Markas Daerah (Mada) Jawa Tengah, Advokat Adi Prayitno, S.H., M.Kn., menyambutnya dengan penuh rasa syukur. Menurutnya, keputusan ini menjadi tonggak sejarah kembalinya marwah organisasi kepada para penggagas awal pendirian Laskar Merah Putih.
“Kami keluarga besar LMP Jawa Tengah bersyukur atas kemenangan Ibu Fanni dan para pendiri. Sudah saatnya LMP kembali bersatu di bawah pengurus dan dewan pendiri yang sah sesuai aturan hukum dan undang-undang. Tidak ada lagi dualisme LMP,” ujar Adi Prayitno saat memberikan keterangan kepada awak media, Selasa (10/11/2026) malam.
Sebagai langkah lanjutan pasca-putusan, Adi memastikan bahwa pihaknya di tingkat daerah akan segera melaksanakan konsolidasi total. Langkah ini mencakup penataan ulang struktur kepengurusan di berbagai wilayah serta memperkuat soliditas internal antar-anggota demi mengembalikan fokus organisasi pada jalur yang semestinya.
Selain itu, LMP Mada Jawa Tengah juga mengambil inisiatif untuk segera berkoordinasi secara aktif dengan jajaran instansi pemerintah daerah. Langkah diplomasi dan administratif ini krusial guna meluruskan informasi di lapangan, sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran mengenai keabsahan legalitas kepengurusan LMP di mata hukum maupun masyarakat.
Dengan adanya putusan PTUN Jakarta ini, babak baru kepengurusan Laskar Merah Putih diharapkan dapat berjalan lebih stabil. Seluruh kader di berbagai penjuru tanah air diimbau untuk merapatkan barisan, mengakhiri perpecahan, dan kembali fokus berkontribusi nyata bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di bawah kepemimpinan yang sah. (SIS)
Komentar