JAKARTA | KD — Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang berasal dari delapan fraksi secara resmi menggulirkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Para pengusul mempermasalahkan dugaan tidak terpenuhinya lagi syarat jabatan wakil presiden oleh Gibran, dan dokumen usulan tersebut dijadwalkan untuk dibacakan pada Sidang Paripurna, Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan telah menerima berkas usulan tersebut pada Rabu (11/11/2026). Menurut Saan, total legislator yang membubuhkan tanda tangan dukungan mencapai 120 orang, angka yang melampaui ambang batas minimal pengajuan HMP sebanyak 25 anggota dewan.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat ini sebanyak 120 orang dari delapan fraksi,” ujar Saan dalam keterangannya di Jakarta.
Berdasarkan data yang dihimpun dari berkas pengajuan tersebut, dukungan terbanyak datang dari Fraksi PKS dengan 28 anggota, disusul Fraksi NasDem sebanyak 19 anggota. Selanjutnya, Fraksi PKB dan Fraksi Partai Demokrat masing-masing menyumbang 18 anggota, Fraksi PDI Perjuangan 14 anggota, Fraksi Partai Golkar serta Fraksi Partai Gerindra masing-masing 11 anggota, dan Fraksi PAN sebanyak satu anggota.
Menurut dokumen yang diajukan para pengusul, inisiatif HMP ini dilatarbelakangi oleh keraguan mengenai kelengkapan syarat administrasi pencalonan wakil presiden. Hal tersebut merujuk pada dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang bersinggungan dengan persoalan ijazah.
Para pengusul menegaskan bahwa langkah politik ini ditempuh sepenuhnya dalam koridor hukum yang sah. Mekanisme tersebut merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Setelah dibacakan dalam Sidang Paripurna, usulan HMP akan masuk ke tahap pengambilan keputusan persetujuan dewan. Sidang paripurna tersebut mensyaratkan kehadiran minimal dua pertiga dari total anggota DPR. Jika disetujui, DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang diberi waktu kerja maksimal 60 hari untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman materi.
Laporan hasil kerja Pansus nantinya akan kembali dibawa ke Sidang Paripurna. Apabila DPR memutuskan bahwa dugaan pelanggaran syarat tersebut terbukti, pendapat dewan akan diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus secara hukum. Jika putusan MK membenarkan pendapat DPR, proses berlanjut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar sidang paripurna keputusan akhir, yang memerlukan kuorum tiga perempat anggota dan persetujuan minimal dua pertiga anggota yang hadir.
Menanggapi dinamika ini, pihak pimpinan DPR menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap tahapan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan dewan juga memastikan asas keadilan tetap dijunjung tinggi dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan sesuai hak konstitusionalnya. [WHD]
Komentar