PEMALANG | KD — Pemerintah Desa Wonogiri, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, tengah melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan makadam di Jalan Pertanian Sawunggaling 1, pada Tahun Anggaran 2026.
Pekerjaan tersebut tercantum dalam papan informasi proyek yang terpasang di lokasi. Dalam papan tersebut tertulis, bidang pekerjaan adalah Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan jenis pekerjaan Pembangunan Jalan Makadam, lokasi di Jalan Pertanian Sawunggaling 1, dan volume pekerjaan 175 meter x 3 meter x 0,20 meter.
Adapun sumber dana pekerjaan tersebut berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKKD) sebesar Rp 106.533.000, ditambah Biaya Operasional (BOP) sebesar Rp 3.905.000, sehingga total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 110.438.000.
Secara administratif, pembangunan jalan pertanian ini dinilai sangat penting bagi masyarakat Desa Wonogiri. Pasalnya, Jalan Pertanian Sawunggaling 1 merupakan akses utama bagi para petani untuk menuju ke lahan persawahan, mengangkut hasil panen, pupuk, bibit, hingga sarana produksi pertanian lainnya. Sebelumnya, kondisi jalan tersebut dikeluhkan warga karena becek saat musim hujan, berlubang, dan sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat pengangkut hasil bumi.
Dengan adanya pembangunan jalan makadam ini, pemerintah desa berharap mobilitas warga semakin lancar, biaya angkut hasil panen semakin murah, dan aktivitas ekonomi pertanian di Desa Wonogiri semakin meningkat.
Namun, di balik harapan tersebut, muncul sorotan dan dugaan dari hasil pantauan di lapangan. Pekerjaan pembangunan jalan makadam di Sawunggaling 1 itu diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis yang seharusnya diterapkan dalam pekerjaan jalan makadam.
Berdasarkan temuan di lapangan, material batu yang digunakan diduga menggunakan batu blondos. Padahal, untuk pekerjaan jalan makadam, material yang seharusnya digunakan adalah batu belah atau batu pecah yang memiliki sudut tajam dan dapat saling mengunci, agar konstruksi jalan menjadi kuat, padat, dan tidak mudah bergeser saat dilalui kendaraan berat.
Selain itu, untuk proses pemadatan dan penguncian, seharusnya menggunakan split 57 sebagai material pengunci dan penutup lapisan atas. Akan tetapi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa material yang digunakan diduga berupa pasir batu atau sirtu.
Penggunaan pasir batu atau sirtu tersebut dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan jalan makadam. Material tersebut dinilai tidak memiliki daya ikat dan daya kunci yang sama seperti split 57, sehingga dikhawatirkan jalan akan cepat rusak, bergelombang, dan kembali berlubang dalam waktu singkat, meskipun baru selesai dibangun.
Tak hanya persoalan material, proses pengerjaan di lapangan juga disorot. Pekerjaan tersebut diduga tidak diratakan dan tidak dipadatkan dengan menggunakan slender atau alat pemadat sebagaimana mestinya. Padahal, pemadatan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam pekerjaan jalan makadam. Tanpa pemadatan yang maksimal, lapisan batu tidak akan menyatu dengan sempurna dan mudah ambyar saat dilintasi kendaraan maupun tergerus air hujan.
Sorotan lainnya adalah terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Sejumlah pekerja yang terlihat di lokasi diduga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) safety, seperti helm proyek, sarung tangan, rompi, dan sepatu safety. Padahal, penggunaan APD merupakan kewajiban dalam setiap pekerjaan konstruksi, guna melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, tertimpa material batu, maupun cedera lainnya.
Dalam pantauan di lapangan, salah satu pekerja mengarahkan bahwa penanggung jawab di lapangan atau mandor dalam pekerjaan tersebut adalah Bapak Wales. Ia disebut sebagai sosok yang mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap jalannya pekerjaan sehari-hari di lokasi proyek.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Wonogiri, pelaksana kegiatan, maupun waram sudiarto yang disebut sebagai mandor atau penanggung jawab proyek, belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian. [SIS]








Komentar