NGAWI | KD – Kepolisian Resor (Polres) Ngawi mempererat kerja sama kelembagaan dengan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Ngawi guna mengakselerasi legalisasi aset tanah milik negara serta mengoptimalkan dukungan informasi pertanahan dalam tugas kepolisian.
Langkah penguatan koordinasi tersebut ditandai dengan kunjungan jajaran ATR/BPN Ngawi yang dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Eksan Sodak bersama Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Muammar Afandi ke Markas Polres Ngawi pada Jumat (20/11/2026). Rombongan diterima langsung oleh Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim.
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut atas nota kesepahaman (MoU) yang telah terjalin antara kedua instansi. Fokus utamanya mencakup percepatan penerbitan sertifikat atas lahan milik Polri sekaligus penyediaan data pertanahan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara.
Dalam hal pensertifikatan aset, sejumlah bidang tanah telah menunjukkan progres signifikan. Lahan yang diproyeksikan untuk Polsek Kota Ngawi di Desa Grudo serta sertifikat tanah milik Polsek Sine telah rampung diproses. Sementara itu, proses legalisasi aset tanah Polsek Kendal masih berjalan dan dikawal penyelesaiannya oleh ATR/BPN Ngawi.
Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran ATR/BPN Ngawi, Muammar Afandi, menuturkan bahwa kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum di sektor pertanahan sekaligus meningkatkan mutu layanan publik.
“Pada prinsipnya, ini merupakan bentuk sinergitas antara Polres Ngawi dan ATR/BPN Ngawi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama di bidang pertanahan. Kerja sama ini juga merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah dilakukan kedua instansi,” ujar Muammar.
Menurutnya, pihak pertanahan siap memfasilitasi kebutuhan data maupun keterangan agraria bagi penyidik Polri, sembari mempercepat pengurusan dokumen kepemilikan aset milik Polres Ngawi.
Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim menilai kemitraan strategis dengan ATR/BPN sangat krusial untuk mengamankan aset negara dari potensi sengketa di masa mendatang sekaligus menunjang kinerja operasional kepolisian.
“Melalui koordinasi dan kerja sama ini, kami berharap proses sertifikasi aset tanah milik Polres Ngawi dapat berjalan lebih cepat dan optimal. Legalitas aset negara sangat penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi permasalahan pertanahan di kemudian hari,” kata Kapolres saat dimintai keterangan media pada Minggu (22/11/2026).
AKBP Mohammad Amirul Hakim menambahkan, ruang lingkup sinergi ini juga mencakup pertukaran data pertanahan guna membantu kelancaran penanganan perkara oleh jajaran penyidik.
“Kami mengapresiasi dukungan dan sinergi ATR/BPN Ngawi. Harapannya, kolaborasi ini terus terjalin dengan baik, sehingga dapat mendukung tata kelola aset negara yang tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Melalui koordinasi yang kian intensif, Polres Ngawi menargetkan tertib administrasi dan perlindungan hukum atas seluruh aset milik Polri dapat terwujud secara berkelanjutan demi mendukung pelayanan kepada masyarakat. [Don]








Komentar