TAKALAR | MDN – Di tengah semangat petani menyongsong musim tanam, ironi justru menyelimuti Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Air mengalir deras di saluran induk, namun sawah-sawah di Desa Moncongkomba dan Kelurahan Patte’ne tetap retak kering, menanti tetes kehidupan yang tak kunjung datang.
Sabtu (18/4/2026), matahari belum tinggi ketika beberapa petani berdiri di tepi saluran irigasi Dusun Pattiro. Mereka menatap air yang mengalir deras, namun tak satu pun mengarah ke petak sawah mereka. “Airnya ada, tapi tidak sampai ke sawah. Kami sudah siap tanam, tapi tanah tetap kering,” keluh seorang warga dengan nada putus asa.
Fakta di lapangan menunjukkan paradoks yang mencolok. Debit air di saluran utama cukup tinggi, namun pengaturan pintu air masih dilakukan secara manual oleh petugas lapangan PPA BKB. Dalam beberapa kasus, pintu air bahkan ditutup oleh warga tanpa koordinasi. Belum adanya sistem otomatis berbasis SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) membuat pengelolaan irigasi bergantung pada tenaga manusia—rawan salah, lambat, dan membuka ruang konflik antarpetani.
Sorotan tajam kini mengarah pada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Lembaga yang seharusnya menjadi penghubung antara petani dan pengelola irigasi justru dinilai absen di saat paling krusial. “Kalau ada proyek, mereka aktif. Tapi saat petani butuh air, tidak ada yang datang,” ujar warga Lingkungan Campagaya.
Padahal, peran P3A sangat strategis: mengawasi distribusi air, berkoordinasi dengan petugas teknis, dan memastikan aliran merata hingga ke lahan paling ujung. Namun di lapangan, fungsi itu tampak tak berjalan.
Ironisnya, Polongbangkeng Selatan tercatat sebagai wilayah penerima program P3A terbanyak di Takalar. Besarnya alokasi bantuan pemerintah pusat seolah tak berbanding lurus dengan hasil nyata. Sawah tetap kering, petani tetap menunggu. Minimnya sinergi antara P3A dan petugas lapangan diduga menjadi akar persoalan. Tanpa koordinasi yang jelas, air mengalir tanpa arah, bahkan berpotensi memicu konflik horizontal antarpetani.
Kondisi ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah dan instansi terkait. Jika dibiarkan, ancaman gagal tanam dan krisis produksi pangan bisa melanda wilayah yang selama ini dikenal sebagai lumbung pertanian Sulawesi Selatan. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja P3A, transparansi penggunaan dana program, serta percepatan modernisasi sistem irigasi menjadi tuntutan mendesak.
Sebab bagi petani, air bukan sekadar sumber daya—melainkan penentu hidup dan mati. Dan di Takalar, skandal sunyi irigasi ini menjadi cermin betapa pengelolaan air masih jauh dari kata adil. [D’kawang]
Komentar