oleh

Antrean Kendaraan Berat di UPPKB Sumberrejo Disorot, Publik Desak Ketegasan Dishub dan Satlantas

BOJONEGORO | MDN — Persoalan klasik kemacetan akibat antrean kendaraan berat di sekitar Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (Satpel UPPKB) Baureno, Kabupaten Bojonegoro—yang lebih dikenal warga sebagai Timbangan Sumberrejo—kembali memantik sorotan tajam publik, Selasa (22/9/2026).

Pantauan di lapangan menunjukkan deretan truk bertonase besar kerap parkir dan memadati bahu jalan nasional. Kondisi ini tidak hanya menghambat arus lalu lintas, tetapi juga memicu keresahan mendalam bagi pengguna jalan lain karena dinilai berpotensi besar memicu kecelakaan lalu lintas.

Ironisnya, antrean panjang tersebut seringkali terjadi meski petugas pengelola fasilitas penimbangan berada di sekitar lokasi. Minimnya langkah taktis untuk segera mengarahkan kendaraan masuk ke area timbangan atau menata barisan agar tidak meluber ke jalur umum memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Warga dan pengendara yang melintas menyayangkan sikap pembiaran tersebut. Mereka menilai, keberadaan fasilitas negara seharusnya menjadi instrumen penunjang ketertiban, bukan justru menjadi sumber kemacetan baru.

“Kalau dibiarkan terus mengular sampai bahu jalan, ruang gerak pengendara lain jadi sangat sempit. Jangan sampai menunggu ada korban jiwa akibat kecelakaan baru pihak berwenang bergerak melakukan penertiban,” ujar salah seorang pengguna jalan yang enggan disebutkan namanya.

Dari perspektif keselamatan berkendara, keberadaan kendaraan berat di bahu jalan sangat membahayakan. Selain mempersempit ruang gerak dan memangkas jarak pandang pengendara lain, situasi ini menciptakan titik-titik konflik baru di jalur poros penting tersebut.

Secara regulasi, penataan dan ketertiban berlalu lintas telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Pasal 106 ayat (4), pengemudi diwajibkan mematuhi segala ketentuan berlalu lintas, termasuk tata cara berhenti dan parkir. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp250 ribu sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (3) UU LLAJ.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan—yang telah diperbarui melalui PP Nomor 30 Tahun 2021—secara eksplisit menekankan pentingnya ketersediaan prasarana untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.

Menghadapi persoalan ini, publik mendesak adanya transparansi dan evaluasi menyeluruh. Koordinasi lintas sektoral antara pengelola UPPKB Sumberrejo, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro, serta Satlantas Polres Bojonegoro sangat dinantikan untuk merumuskan solusi konkret.

Langkah konkrit penertiban dan penegakan hukum di lapangan amat diperlukan agar fungsi utama jembatan timbang berjalan selaras dengan jaminan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan di Bojonegoro. [Ded]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *