LAMONGAN | KD — Rencana peningkatan fasilitas transportasi publik melalui pembangunan selter atau halte bus Trans Jatim Koridor VII (rute Lamongan – Dukun – Paciran) di Dusun Jerkan, Desa Balongtawun, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, mendadak menjadi sorotan publik. Pasalnya, penempatan titik fisik halte di kawasan Gapura 1 ini menuai silang pendapat di tengah masyarakat akibat dinilai tidak efektif serta memicu potensi kerawanan lalu lintas.
Kusnan, salah seorang warga setempat, membeberkan bahwa posisi halte yang saat ini sedang dikerjakan berdiri sangat dekat dengan perbatasan Dusun Ngeluh (Desa Menongo), berhimpitan langsung dengan jembatan utama serta akses menuju pemakaman umum. Menurutnya, kondisi tersebut berisiko tinggi menimbulkan kecelakaan lalu lintas saat armada bus berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.
“Pemasangan di Gapura 1 sangat minim utilitas karena hanya melayani akses sekitar delapan rumah dan kawasan persawahan saja. Fungsi utama transportasi massal ini jadi kurang maksimal,” ungkap Kusnan saat ditemui, Jumat (25/9/2026).
Padahal, pihak Pemerintah Desa Balongtawon sebelumnya telah mengusulkan lokasi alternatif yang dinilai jauh lebih strategis, yakni di sekitar Gapura 2 atau Gapura 3. Berkas usulan serta peninjauan lapangan pun sejatinya telah diserahkan, namun realisasi di lapangan justru melenceng ke titik Gapura 1.
Meski demikian, penolakan ini tidak datang dari seluruh warga. Sebagian masyarakat lainnya justru memberikan dukungan terhadap lokasi saat ini dengan alasan teknis pertanahan. Warga yang enggan disebutkan namanya itu menilai bahwa pemilihan Gapura 1 sudah tepat karena berdiri di atas lahan milik negara.
“Kalau dipaksakan di titik 2 atau 3, areanya terlalu sempit dan nyaris tidak ada jarak aman antara badan jalan raya dengan selter. Bahkan dikhawatirkan menyerobot lahan privat milik warga lain,” ujarnya.
Menanggapi dinamika yang terjadi di lapangan, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Lamongan, Dianto Hariwibowo, memberikan respons cepat. Ia menyatakan bahwa sebelum pembangunan dimulai, pihaknya sebenarnya telah melakukan sosialisasi menyeluruh di sepanjang rute Trans Jatim tanpa kendala berarti.
Kendati demikian, menyikapi adanya aspirasi dan keluhan spesifik dari warga Desa Balongtawon, Dishub Lamongan berkomitmen untuk bersikap responsif dan segera turun langsung guna melakukan investigasi mendalam.
“Prinsip kami jelas, yakni menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap masukan dari warga maupun Pemdes Balongtawon tentu akan kami analisa untuk mencari solusi terbaik,” tegas Dianto.
Dishub Lamongan berencana melakukan peninjauan ulang bersama stakeholder terkait guna mengevaluasi kondisi riil di lapangan. Aspek yang menjadi sorotan meliputi keselamatan berlalu lintas, tingkat aksesibilitas, ketersediaan ruang, hingga efektivitas titik dalam mengakomodasi kebutuhan calon penumpang.
“Kami tidak hanya melihat titik yang ada sekarang, tetapi juga membuka diri terhadap opsi titik alternatif yang disuarakan masyarakat. Semuanya akan dikaji secara komprehensif dari sisi teknis, aspek keselamatan, status lahan, hingga kemudahan akses,” tambahnya.
Dianto menegaskan bahwa orientasi utama pemerintah adalah kemaslahatan masyarakat luas, bukan sekadar mempertahankan ego lokasi pembangunan. Apabila hasil kajian lapangan menunjukkan adanya alternatif lokasi lain yang lebih representatif dan aman, pihak Dishub akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku otoritas penyelenggara Trans Jatim.
“Yang terpenting bagi kami adalah fasilitas ini tepat guna, aman, dan berdampak positif bagi publik. Masukan warga ini menjadi bahan evaluasi berharga untuk penyempurnaan layanan ke depan,” pungkasnya. [Bed]
Komentar