SIDOARJO | KD – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mengakselerasi persiapan pembangunan kawasan ekowisata mangrove di pesisir timur, tepatnya di Desa Tambak Cemandi dan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati. Guna menunjang konektivitas menuju destinasi yang kelak membentang hingga Kecamatan Jabon tersebut, pemerintah daerah merencanakan peningkatan akses jalan utama sepanjang 2,5 kilometer dengan lebar 25 meter.
Namun, realisasi infrastruktur jalan tersebut bersinggungan dengan aset Barang Milik Negara (BMN) di bawah Kementerian Pertahanan yang dikelola TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Surabaya.
Untuk menindaklanjuti hal ini, jajaran pejabat Pemkab Sidoarjo mendatangi Markas Kodaeral V Surabaya pada Kamis (12/11/2026). Rombongan dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) M. Bachruni Aryawan, didampingi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Rudi Setiawan, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA M. Makhmud, serta Kepala Dinas Perikanan Muhammad Yunan Khoiron.
Kehadiran delegasi Pemkab Sidoarjo disambut langsung oleh Asisten Logistik (Aslog) Kodaeral V Kolonel Laut (T) Sulastono dan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan (Kadisfaslan) Kodaeral V Kolonel Laut (T) Harry Prasetyo.
Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo, M. Bachruni Aryawan, mengungkapkan bahwa sinergi dengan TNI AL menjadi krusial karena terdapat sekitar 4.505 meter persegi lahan milik TNI AL yang masuk dalam trase pembangunan jalan menuju kawasan mangrove.
“Rencana kebutuhan lahan milik TNI AL untuk akses jalan menuju kawasan wisata mangrove sekitar 4.505 meter persegi,” kata Bachruni usai pertemuan koordinasi tersebut.
Dalam pembahasan, muncul tiga skema hukum pengelolaan BMN yang dapat ditempuh Pemkab Sidoarjo, yakni tukar guling (ruislag), hibah, dan pinjam pakai. Bachruni merinci, opsi tukar guling mewajibkan Pemkab menyediakan lahan pengganti bernilai minimal sepadan. Sementara skema hibah memungkinkan pengalihan aset tanpa kompensasi sesuai regulasi yang berlaku.
Adapun mekanisme pinjam pakai memberikan hak penggunaan lahan tanpa biaya sewa dengan durasi maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, Bachruni menegaskan bahwa persetujuan akhir berada di tingkat pusat. Dokumen permohonan dari Pemkab Sidoarjo akan melewati kajian teknis di internal Kodaeral V sebelum diajukan ke Mabes TNI AL dan Mabes TNI.
“Permohonan Pemkab Sidoarjo nanti dikaji secara teknis oleh Kodaeral V, lalu diteruskan ke Mabes TNI AL dan Mabes TNI untuk mendapatkan izin pemanfaatannya,” terangnya.
Sebagai langkah konkret dalam waktu dekat, tim gabungan dari Pemkab Sidoarjo dan Kodaeral V Surabaya akan turun langsung meninjau lokasi. Pengukuran ulang diperlukan untuk menyinkronkan data administratif dengan kondisi faktual di lapangan sebelum berkas pengajuan resmi diproses.
Pengembangan ekowisata mangrove dari wilayah Sedati hingga pesisir selatan Jabon ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat pesisir Sidoarjo melalui sektor pariwisata berbasis pelestarian alam.
“Kita akan segera melakukan survei lapangan bersama Kodaeral V Surabaya untuk memastikan luas dan kebutuhan lahan untuk pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata mangrove,” pungkas Bachruni. [SWD]
Komentar