SIDOARJO | KD – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperketat pengawasan tindak lanjut laporan warga sekaligus memperkuat layanan keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut diwujudkan lewat Rapat Koordinasi (Rakor) Layanan Pengaduan Masyarakat (Call Center 112 dan SP4N-LAPOR!) serta Rakor Keterbukaan Informasi Publik di Ruang Delta Artha Lantai 3 Setda Sidoarjo, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo, Anita Inggit Zaenuris Shofa. Forum ini melibatkan para admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dari unsur perangkat daerah, kecamatan, perusahaan daerah (Perusda), puskesmas, dan kelurahan, serta admin Bakohumas dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perangkat daerah dan Perusda.
Untuk mempertajam kapasitas pengelola di lapangan, panitia menghadirkan narasumber dari berbagai unsur. Pada sesi monitoring dan evaluasi (Monev) SP4N-LAPOR!, materi disampaikan oleh pranata komputer Diskominfo Sidoarjo Muhammad Khabibie, perwakilan PT Jasnita Wahyu Prasetya, serta public speaker Meyrinda Tobing. Sementara pada sesi Monev PPID, pemaparan diberikan oleh Andi Bagus Setiawan dari Diskominfo Provinsi Jawa Timur dan Elok Suciati dari Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Anita menegaskan bahwa evaluasi berkala dibutuhkan agar setiap aduan warga tidak berhenti di sistem, melainkan benar-benar diproses perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.
“Melalui kegiatan rakor ini, kami berharap seluruh admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dapat semakin meningkatkan koordinasi serta kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat,” ujar Anita.
Ia menambahkan, ketepatan respons terhadap laporan warga menjadi tolok ukur kehadiran negara dalam pelayanan sehari-hari. “Setiap laporan yang masuk harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang tepat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan,” imbuhnya.
Selain kanal pengaduan, Anita menyoroti penguatan layanan PPID di tiap perangkat daerah sebagai wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Pelayanan informasi publik melalui PPID juga perlu terus kita perkuat,” katanya.
Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih perlu mengasah kesiapan admin, mulai dari pemantauan permohonan masuk di situs web, tindak lanjut jawaban, hingga penyempurnaan formulir daring agar lebih ramah pengguna dan terdokumentasi rapi. “Termasuk penyempurnaan formulir permohonan informasi secara daring agar lebih mudah digunakan dan proses pelayanannya dapat terdokumentasi dengan baik,” jelasnya.
Rangkaian Monev dan Klinik Layanan PPID OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 ini mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel”. Melalui forum tersebut, Diskominfo berharap keselarasan kerja antar-OPD makin solid sehingga warga memperoleh akses informasi yang jelas dan penanganan aduan yang tanggap.
“Harapan kami, setelah kegiatan ini ada peningkatan kualitas pelayanan, baik dalam penanganan pengaduan maupun keterbukaan informasi publik. Mari kita bangun komunikasi dan koordinasi yang baik agar pelayanan kepada masyarakat semakin responsif, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, kita bersama-sama dapat berkontribusi membangun Sidoarjo menjadi lebih baik,” pungkas Anita. [SWD]








Komentar