TUBAN | KD – Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tidak hanya diukur dari ketepatan distribusi makanan kepada penerima manfaat, melainkan juga dari aspek keamanan pangan, sanitasi dapur, hingga kesinambungan bahan baku. Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menyelenggarakan rapat koordinasi penyelenggaraan MBG yang dirangkaikan dengan pembahasan inspeksi serta penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Kamis (19/11/2026).
Sejumlah pejabat dan pelaksana teknis hadir dalam forum tersebut, antara lain Wakil Bupati Tuban Drs. Joko Sarwono, Sekretaris Daerah Budi Wiyana, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Endah Nurul Kumarijati, serta Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban dr. Atiek Supartiningsih. Turut hadir pula para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), koordinator, serta seluruh kepala SPPG se-Kabupaten Tuban.
Joko Sarwono menyampaikan bahwa keterlibatan pemkab dalam program MBG memiliki cakupan yang luas. Selain memfasilitasi koordinasi antarinstansi, pemerintah daerah juga mengemban fungsi pengawasan terhadap operasional SPPG sesuai tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah guna menjamin mutu serta keberlanjutan program.
Dalam kerangka tata kelola MBG, pemkab berperan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, menjaga ketersediaan bahan pangan, serta memperkuat rantai pasok lokal. Ruang lingkup dukungan tersebut juga meliputi edukasi gizi, pemutakhiran data penerima manfaat, penanganan limbah sisa makanan maupun kemasan, serta pemberdayaan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha lokal.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemkab, Badan Gizi Nasional (BGN), dan pihak terkait saat proses inspeksi berlangsung. Hasil pemeriksaan lapangan nantinya akan menentukan status kelayakan SPPG, apakah masuk kategori layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan catatan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan.
“Untuk pengawasan SPPG ini membutuhkan sinergi pemerintah daerah, BGN, dan instansi terkait agar pelaksanaan MBG di Tuban khususnya dapat berjalan aman, berkualitas, serta berkelanjutan,” kata Joko Sarwono.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes P2KB Tuban, Syahrul Afifa Ratna Sari, S.K.M., memaparkan ketentuan teknis yang wajib diperhatikan pengelola dapur layanan gizi. Ia mengingatkan seluruh kepala SPPG agar memenuhi standar sarana dan prasarana, menjaga higiene dan sanitasi, mengawasi alur produksi, serta menerapkan prinsip keamanan pangan secara konsisten.
Menurut Ratna, klasifikasi penilaian keamanan pangan terbagi menjadi tiga level, yakni Grade A (Unggul), Grade B (Baik), dan Grade C (Cukup). Ia mendorong pengelola SPPG berupaya mencapai predikat terbaik sekaligus segera menindaklanjuti setiap temuan maupun rekomendasi perbaikan apabila masih terdapat kekurangan.
“Harapan kami, seluruh SPPG dapat memenuhi persyaratan kelayakan dan standar keamanan pangan yang telah ditetapkan, sehingga Program MBG dapat terus berjalan dengan baik dan aman bagi masyarakat,” tutur Ratna.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif yang memberi kesempatan bagi koordinator serta kepala SPPG untuk mengutarakan kendala teknis di lapangan, termasuk mekanisme inspeksi MBG di wilayah Kabupaten Tuban. [J2]








Komentar