oleh

Program Penggemukan Sapi BUMDes Citra Mandiri Diduga Bermasalah, Terancam Jerat Hukum Tipikor?

LAMONGAN | KD – Pengelolaan Dana Desa (DD) untuk program Ketahanan Pangan (Ketapang) di BUMDes Citra Mandiri, Desa Banjarejo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, alokasi anggaran bernilai ratusan juta rupiah yang diperuntukkan bagi program penggemukan sapi diduga bermasalah dan tidak transparan.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun tim redaksi, BUMDes Citra Mandiri menerima kucuran dana DD Ketapang pada bulan November 2025 sebesar Rp240 juta yang masuk langsung ke rekening BUMDes. Selanjutnya pada tahun 2026, suntikan dana kembali mengalir ke rekening BUMDes sebesar Rp20 juta yang disalurkan melalui Bendahara BUMDes, Ayu.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan hal yang bertolak belakang. Program penggemukan sapi yang digadang-gadang mampu mendongkrak perekonomian desa tersebut kini disinyalir mangkrak. Di lokasi usaha, hanya tersisa bangunan kandang kosong tanpa keberadaan ternak, sementara sapi-sapi tersebut diinformasikan telah berpindah tempat tanpa kejelasan pertanggungjawaban. Tak hanya itu, kas di rekening BUMDes Citra Mandiri saat ini dikabarkan berada dalam kondisi nihil (Rp0).

Adapun struktur kepengurusan BUMDes Citra Mandiri Desa Banjarejo tercatat dipimpin oleh Anis Nurul Yati selaku Direktur/Ketua, Arma sebagai Sekretaris, Ayu selaku Bendahara, serta Anton menduduki posisi Pengawas.

Secara regulasi, pengelolaan BUMDes wajib tunduk pada Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024) yang mengamanatkan tata kelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Apabila dalam proses pengauditan ditemukan indikasi kerugian keuangan desa akibat penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan dana, pengurus BUMDes dapat berhadapan dengan sanksi hukum berat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara/desa dapat diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun hingga seumur hidup, serta denda maksimal Rp1 miliar.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengurus BUMDes Citra Mandiri maupun Pemerintah Desa Banjarejo belum memberikan klarifikasi resmi terkait keberadaan ternak sapi serta penyebab hilangnya saldo kas BUMDes tersebut. Masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Lamongan serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit investigatif di lapangan. [Tim Media]

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *