SIDOARJO | KD – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mematangkan langkah penanganan berbagai persoalan krusial di tingkat wilayah. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa masalah genangan air, kerusakan jalan, hingga tata kelola sampah di Kecamatan Tulangan harus diselesaikan secara intensif dan terpadu.
Instruksi tersebut disampaikan Subandi di hadapan para kepala desa se-Kecamatan Tulangan dalam agenda audiensi yang berlangsung di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/10/2026). Pertemuan lintas pihak ini mengulas sejumlah isu strategis di tingkat desa, mulai dari efektivitas normalisasi saluran, penataan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), hingga optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Upaya pengerukan dan normalisasi saluran air saat ini masih berjalan. Namun, isu perbaikan jalan, tata kelola sampah, serta pengembangan KDMP tetap memerlukan perhatian mendalam. Sinergi dan kolaborasi antardesa menjadi kunci agar persoalan ini selesai tepat sasaran,” tutur Subandi.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam (DPU BMSDA) Sidoarjo, Muhammad Mahmud, memaparkan fokus pengerjaan normalisasi di wilayah Tulangan. Beberapa titik vital yang menjadi sasaran pengerukan meliputi Afvoer Gedek di Desa Gelang, Afvoer Anak Sidokare di Desa Modong, serta Afvoer Kedungguling yang melintasi Desa Singopadu dan Desa Grabagan.
“Pengerjaan pada aliran sungai ini bertujuan mengembalikan daya tampung air sekaligus mengantisipasi potensi genangan saat curah hujan tinggi. Kami mendorong koordinasi berkelanjutan antara dinas, pihak kecamatan, dan pemerintah desa agar intervensi teknis sesuai dengan fakta di lapangan,” jelas Mahmud.
Di sisi lain, perbaikan sistem TPS3R juga dinilai mendesak untuk mencegah timbulan sampah liar yang dapat mengganggu lingkungan pemukiman warga. Camat Tulangan, Moch. Andi Sulistiono, menambahkan bahwa secara umum situasi wilayah tergolong kondusif, meski perbaikan jalan serta penanganan genangan tetap menjadi aspirasi utama warga.
Selain persoalan fisik dan lingkungan, forum audiensi ini memetakan kendala administrasi serta kelembagaan desa. Di antaranya keterbentukan KDMP di Desa Gelang yang belum terealisasi, kendala legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Merespons hal tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Ainur Rahman, menekankan pentingnya pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) secara presisi. Langkah ini selaras dengan visi daerah dalam mewujudkan “Menata Desa dan Membangun Kota Menuju Sidoarjo Metropolitan yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“BKK disiapkan sebagai stimulan agar pembangunan di 22 desa se-Kecamatan Tulangan maupun 346 desa/kelurahan di Sidoarjo dapat berjalan secara akuntabel. Bahkan pada tahun 2027 mendatang, alokasi BKK diproyeksikan naik menjadi Rp600 juta per desa demi mempercepat pemerataan pembangunan,” terang Ainur. [SWD]
Komentar