oleh

Sinergi Eksekutif-Legislatif Tuban Tuntaskan 6 Raperda, Lebih dari Separuh Aturan Minol Diubah

TUBAN | KD – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban resmi menyepakati enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban, Rabu (18/11). Kesepakatan ini menjadi pijakan hukum baru untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, menata kelembagaan daerah, mengatur pemanfaatan sumber daya laut, serta meningkatkan perlindungan warga.

Keenam produk legislasi tersebut terbagi atas empat Raperda usulan eksekutif dan dua Raperda inisiatif DPRD. Proses perumusannya ditempuh melalui pembahasan panjang antara panitia khusus (Pansus), tim penyusun Raperda, serta jajaran eksekutif dan legislatif.

Jalannya rapat paripurna dihadiri Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, S.E., Wakil Bupati Tuban Drs. Joko Sarwono, unsur pimpinan serta 36 anggota DPRD Kabupaten Tuban, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, pimpinan instansi vertikal, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada rangkaian agenda tersebut, Pansus I, II, dan III memaparkan simpulan pembahasan keenam Raperda. Selanjutnya, enam fraksi di DPRD—yakni Fraksi Golongan Karya, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, dan Fraksi Demokrat Amanat Pembangunan—menyampaikan pendapat akhir atas empat Raperda usulan eksekutif dan seluruhnya menyatakan setuju.

Empat Raperda yang diajukan pihak eksekutif mencakup:

  • Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa;

  • Raperda tentang Perangkat Desa;

  • Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

  • Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sementara itu, dua Raperda inisiatif DPRD yang turut memperoleh persetujuan bersama meliputi Raperda tentang Pemanfaatan dan Pengusahaan Sumber Daya Kelautan serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menilai kesepakatan enam Raperda ini mencerminkan soliditas eksekutif dan legislatif dalam melahirkan aturan yang berpihak kepada publik. Ia menekankan bahwa substansi regulasi tersebut menyentuh langsung kepentingan masyarakat, mulai dari pembenahan pemerintahan desa dan kelembagaan hingga perlindungan nelayan melalui tata kelola sumber daya kelautan.

“Dalam agenda siang ini kami bersama legislatif, antara eksekutif dan legislatif sudah melakukan persetujuan bersama terhadap enam Raperda. Mulai dari pemerintah desa, perangkat desa, BPD, perubahan nomenklatur, lalu juga berkaitan dengan perlindungan untuk masyarakat kita, khususnya nelayan, serta peraturan berkaitan dengan minuman beralkohol,” tutur bupati dua periode tersebut.

Pria yang akrab disapa Mas Lindra itu juga menyoroti pembaruan aturan terkait pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Menurutnya, lebih dari 50 persen muatan aturan lama direvisi demi memperketat pengawasan peredaran minuman beralkohol di wilayah Tuban.

Mas Lindra berharap seluruh regulasi yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti agar manfaatnya lekas dirasakan warga. Ia menambahkan, kesamaan visi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal utama dalam menjaga kepentingan serta keamanan masyarakat Tuban.

“Alhamdulillah, hari ini sudah tuntas tepat waktu dan insyaallah dalam waktu dekat kita bisa memanfaatkan peraturan daerah ini. Keinginan eksekutif dan legislatif sangat baik untuk benar-benar menjaga perlindungan masyarakat kita di Kabupaten Tuban,” ujarnya.

Apresiasi turut disampaikan Wakil Bupati Tuban Drs. Joko Sarwono kepada Pansus DPRD dan tim penyusun Raperda eksekutif atas rampungnya pembahasan empat Raperda usulan eksekutif dan dua Raperda inisiatif DPRD.

Joko Sarwono menerangkan, pascapersetujuan bersama ini, enam Raperda akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani proses fasilitasi, baik dari sisi tata naskah, materi, maupun substansi hukum.

“Hasil fasilitasi tersebut nantinya menjadi dasar penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia berharap dukungan lintas sektor antara eksekutif dan legislatif terus berlanjut hingga tahap penerapan regulasi di lapangan, sehingga aturan yang lahir tidak sekadar menjadi rujukan administratif, melainkan membawa dampak nyata bagi warga Kabupaten Tuban.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama atas enam Raperda oleh perwakilan DPRD Kabupaten Tuban dan Pemerintah Kabupaten Tuban. [J2]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed